Tata Perusahaan

 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan agenda perusahaan yang memegang kekuasaan

tertinggi yang mewakili kepentingan pemegang saham dan memiliki segala wewenang yang

tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa (RUPSLB) merupakan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk mendiskusikan

kinerja perusahaan berdasarkan undang-undang dan/ atau rencana keuangan yang telah

disetujui. Keputusan yang diambil dalam RUPS dan RUPSLB dilakukan secara transparan

dengan memperhatikan kepentingan usaha Perseroan.

Biasanya RUPST diselenggarakan untuk melakukan telaah atas laporan tahunan setelah

penutupan laporan keuangan. Sedangkan RUPSLB bisa dijadwalkan setiap waktu mengacu

terhadap kebutuhan khusus Perseroan.

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut

“RUPST”) pada Kamis tanggal 18 Juni 2015 di Warhol 1 Floor Pullman Hotel Jakarta Central

Park. RUPST dibuka pada pukul 10.13 WIB dan Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan yakni :

 

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang

Saham Perseroan yang sah berjumlah 7.652.462.300 saham atau sebesar 76,24% dari

10.037.584.800 merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam

Perseroan

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan

tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2014;

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2014, yaitu sebesar Rp. 1.727.096.673 sebagai berikut:

a. Digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp 500.000.000.

b. Sisanya sebesar Rp 1.227.096.673 akan dicatat sebagai laba ditahan untuk operasional

Perseroan.

3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk

Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2015 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2015 apabila

diperlukan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan

jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan-persyaratan lainnya.

4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk

Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2015 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2015 apabila

diperlukan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan

jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan-persyaratan lainnya.

5. Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setelah

dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek digunakan seluruhnya untuk:

1. 63,51% digunakan untuk melakukan tambahan setor modal dibeberapa Entitas Anak

sebagai berikut :

a. 45,27 % telah digunakan untuk melakukan peningkatan setoran modal di Entitas Anak

yaitu RGPK.

b. 15,81 % telah digunakan untuk melakukan peningkatan setoran modal di Entitas Anak

yaitu RGPS.

c. 2,43 % telah digunakan untuk melakukan peningkatan setoran modal di Entitas Anak

yaitu RNK.

2. 36,49 % digunakan untuk pembayaran utang perseroan sebagai berikut;

a. 22,01 % telah digunakan untuk pembayaran sebagian utang perseroan kepada Trois

Rivieres Incorporated,pihak afiliasi.

b. 14,48 % akan digunakan untuk pembayaran pelunasan utang perseroaan kepada

PT.Bank Capital Indonsia, Tbk, Pihak ketiga.

 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

PT Sitara Propertindo Tbk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(selanjutnya disebut “RUPSLB”) pada Kamis tanggal 18 Juni 2015 di Warhol 1 Floor Pullman

Hotel Jakarta Central Park. RUPSLB dibuka pada pukul 10.42 WIB dan Rapat dihadiri oleh

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau

menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya

dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan

satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum

Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu pada Tahun 2016, dalam rangka fasilitas

keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun

perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang RUPS dan

nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau

Perusahaan Publik, Sehingga merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu

merubah: Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16

Anggaran Dasar Perseroan.

Sehubungan dengan keputusan yang diambil dalam Rapat, pemegang saham Perseroan

setuju untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak

substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan

acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk

menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan untuk memberitahukan perubahan

susunan pengurus dan perubahan pasal-pasal dalam anggaran dasar Perseroan terkait

penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada Kementerian Hukum dan HAM

Republik Indonesia.

3. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya

(Acquit et de Charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan

selama masa jabatan yang bersangkutan. Perseroan menyampaikan terima kasih

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan.

Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang

baru, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tahun 2020 (dua ribu dua puluh), tanpa

mengesampingkan hak dan wewenang pemegang saham untuk memberhentikan sewaktuwaktu.

 

 

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi

sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama (Independen) : Jeffrey Howard Du Puy

 

 

DIREKSI

Direktur Utama : Dedi Djajasastra

Direktur Independen :  Hendra Liyanto

Penilaian terhadap Kinerja Anggota Direksi

Dewan Komisaris sebagai pengawas senantiasa memperhatikan kinerja Direksi, namun

demikian, Perusahaan belum memiliki kebijakan tertulis mengenai penilaian kinerja anggota

Direksi.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

PT Sitara Propertindo Tbk, No. 90 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat oleh Ardi Kristiar, S.H.,

MBA., notaris pengganti dari Yulia, S.H., di Jakarta Selatan, RUPSLB menetapkan persetujuan

perubahan susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Yenny Arisandi

Komisaris Independen : Jeffrey Howard Du Puy

DIREKSI

Direktur Utama : Dedi Djajasastra

Direktur Independen : Hendra Liyanto

Sistem Audit

Perseroan telah memiliki Komite Audit yang anggotanya diketuai oleh Komisaris Independen

Perseroan dan anggota lainnya berasal dari luar perusahaan. Terdapat unit internal audit yang

bertanggung jawab langsung kepada Direksi dengan Ketua Andri.

 

• KOMITE AUDIT

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan ketentuan Peraturan Bapepam-LK

No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember

2012 perihal Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Surat

Keputusan Direksi BEI No.Kep.00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A

tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh

Perusahaan Tercatat. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan pada

tanggal 18 Desember 2013, susunan Komite Audit Perseroan masing-masing pada tanggal

31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Ketua : Supandi Widi Siswanto

Anggota : Deka Watchson

Anggota : Immanuel Hendri Krisnanto

Masa tugas anggota Komite Audit bersamaan dengan masa jabatan Dewan Komisaris.

Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris

Perseroan sejak tanggal 18 Desember 2013.

 

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada

Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan

Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris.

Supandi Widi Siswanto - Ketua

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas

Prof. Dr. Moestopo, Jakarta pada tahun 1992.

Pengalaman kerja :

• 2013 - sekarang : Komisaris Independen PT SMR Utama Tbk

• 2013 - sekarang : Komisaris Utama PT Pan Brothers Tex Tbk

• 2013 - sekarang : Komisaris Independen PT Andira Agro

• 2013 - sekarang : Komisaris PT Garuda Investindo

• 2009 - 2012 : Direktur Keuangan PT Bursa Efek Indonesia

Deka Watchson - Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 16 Agustus 1986. Memperoleh gelar Sarjana

Teknik dari Sekolah Arsitektur Perencanaan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi

Bandung pada tahun 2009.

Diangkat menjadi Anggota Komite Audit Perseroan pada tanggal 18 Desember 2013.

Pengalaman kerja

- 2012 - 2013 : Supervisor Finance Engineer - PT Rekayasa Industri.

- 2010 - 2011 : Architect Supervisor - YY Architect.

- 2009 - 2010 : Developer Architect - PT Supradinakarya.

Immanuel Hendri Krisnanto - Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Pekalongan, 21 Oktober 1985. Memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada

tahun 2009.

Diangkat menjadi Anggota Komite Audit Perseroan pada tanggal 18 Desember 2013.

Pengalaman kerja :

2009 - 2013 : Supervisor audit internal - PT Samyuan MP.

Independensi Komite Audit

Semua anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan keanggotaan Komite Audit termasuk

independensinya.

Rapat Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 perihal Pembentukan dan

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit mengadakan rapat sekurangkurangnya

sekali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2015, Komite Audit telah mengadakan

rapat sebanyak 5 (lima) kali rapat Komite Audit dengan tingkat kehadiran 100%.

 

Kegiatan Komite Audit sesuai Piagam (charter):

Selama tahun 2015, Komite Audit telah melaksanakan tugas antara lain:

- Memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi

keuangan.

- Memastikan audit internal dilakukan dengan baik.

- Menelaah independensi dan merekomendasikan penunjukan kantor akuntan publik.

• SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan telah mempunyai Sekretaris Perusahaan yang bertugas antara lain menjaga agar

Perseroan selalu mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengungkapan

informasi Perseroan yang bersifat transparan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku

di bidang Pasar Modal serta menjadi penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) dan masyarakat.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam No.Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris

Perusahaan, Direksi Perseroan telah menetapkan Sanny Nagaprakarsa sebagai Sekretaris

Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Di Luar

Rapat Perseroan tertanggal 18 Desember 2013.

Adapun tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, yaitu:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di

bidang Pasar Modal dan memastikan agar Perseroan selalu mematuhi peraturan regulasi

pasar modal;

2. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal, Dewan Komisaris

dan Direksi yang berkaitan dengan kondisi Perseroan untuk mendukung pencapaian

kinerja Perseroan sesuai visi, misi, dan strategi Perseroan;

3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undangundang

No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;

4. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala

dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.

5. Memastikan Perseroan untuk selalu mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan

sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

6. Sebagai penghubung atau liaison officer antara Perseroan dengan OJK, BEI dan

masyarakat.

7. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, seperti Daftar Pemegang Saham,

Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

8. Membangun corporate image Perseroan melalui fungsi hubungan masyarakat, hubungan

media dan hubungan investor.

 

Uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan, yang mencakup antara lain:

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, yaitu:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku

di bidang Pasar Modal;

2. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan

dengan kondisi Perseroan;

3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undangundang

No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;

4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK, BEI dan

masyarakat.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam No.Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris

Perusahaan, Direksi Perseroan telah menetapkan Sanny Nagaprakarsa sebagai Sekretaris

Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Di Luar

Rapat Perseroan tertanggal 18 Desember 2013.

 

Unit Audit Internal

Piagam Unit Audit dan Unit Audit Internal Perseroan

Perseroan telah membentuk dan menyusun Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal

pada tanggal 18 Desember 2013 sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran

Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 perihal

Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, dimana Perseroan

diwajibkan untuk membentuk Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter).

Perseroan juga telah menunjuk Andri sebagai Kepala Satuan Audit Internal berdasarkan surat

Keputusan Direktur Utama Perseroan tanggal 18 September 2015.

Anggota unit audit internal Perseroan adalah Handitora dan Andina Lukmanto.

Sesuai dengan struktur organisasi Perusahaan diatas, kedudukan unit audit internal berada

dibawah Direktur Utama.

 

Andri - Ketua

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Atmajaya,

Yogyakarta, pada tahun 2005.

Pengalaman kerja:

Pernah bekerja sejak tahun 2005 - 2014 dengan posisi terakhir sebagai Manager Audit di KAP

Zeinirwan Zen

Handitora - Anggota

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bina

Nusantara, Jakarta, pada tahun 2006.

Pengalaman kerja:

- 2008 - 2013 : Accounting & Finance Supervisor PT Reka Rumanda Agung Abadi

- 2006 - 2008 : Senior Auditor KAP Dedy Zeinirwan Santosa.

Andina Lukmanto - Anggota

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas

Tarumanagara, Jakarta, pada tahun 2006.

Pengalaman kerja:

- 2009 - 2012 : Chief Accounting PT Catunilai Prima Artha

- 2007 - 2009 : Senior Auditor Audit KAP Tony H. Ratim.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;

2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen

risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan,

akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan

kegiatan lainnya;

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa

pada semua tingkat manajemen;

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama

dan dewan komisaris; memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut

perbaikan yang telah disarankan;

6. Bekerja sama dengan Komite Audit;

7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya

dan melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Selama tahun 2015, Unit Audit Internal telah melaksanakan tugas antara lain:

- Telah bekerja sama dengan Komite Audit

- Telah menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal

- Telah menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan.

Sistem Pengendalian Internal (internal control):

Sistem pengendalian internal yang diterapkan Perseroan dirancang untuk memberikan

jaminan bahwa tujuan Perseroan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas operasi,

penyajian laporan keuangan yang dapat diandalkan dan ketaatan terhadap undang-undang

dan peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai

berikut:

1. Pemisahan tanggung jawab fungsional secara tegas tercermin dalam Struktur organisasi.

2. Penyajian laporan keuangan yang disusun Perseroan sesuai dengan PSAK.

3. Tugas dan fungsi dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedures.

Review Efektivitas Sistem Pengendalian Internal:

Komite Audit secara berkala melakukan reviu terhadap sistem Pengendalian interen yang

dilaksanakan oleh unit audit internal.

 

 

MANAJEMEN RISIKO

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang property, maka risiko yang dihadapi

Perseroan diantaranya risiko keterbatasan lahan, risiko persaingan usaha, risiko perubahan

peraturan pemerintah, legalitas dan perizinan, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko

kendala pendanaan, risiko keterlambatan penyelesaian proyek.

1. Risiko Keterbatasan Lahan

Bagi Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha utama pembangunan

perumahan apartemen, rumah toko dan perumahan, berkurangnya lahan dapat

mempengaruhi kesinambungan usaha Anak Perusahaan. Apabila lahan yang dimiliki oleh

Anak Perusahaan berkurang maka dapat memberikan dampak material yang merugikan

terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Anak Perusahaan.

2. Risiko Persaingan Usaha

Kegiatan usaha Anak Perusahaan tidak terlepas dari persaingan dengan perusahaanperusahaan

lain yang menjalankan usaha yang sejenis. Anak Perusahaan memiliki

kegiatan usaha yang beragam sehingga memiliki persaingan usaha yang beragam juga.

Anak Perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan (CIS, CRP, GIB, BK, UMSA, PLS,

PS, SHS) memiliki persaingan dengan para pengembang yang membangun proyeknya

disekitar lokasi proyek Anak Perusahaan menjadi pesaing utama. Hadirnya para pesaing

tersebut memungkinkan berkurangnya permintaan atas produk Anak Perusahaan sehingga

akan mengurangi pendapatan.

Sedangkan MSA yang bergerak di bidang pembangunan dan service apartment

management memiliki persaingan dengan perusahaan lain yang menawarkan jasa sewa

apartemen ataupun rumah tinggal sementara. Adanya persaingan tersebut berpotensi

menurunkan tarif sewa dan peningkatan pelayanan untuk daya saing sehingga margin

laba dan pendapatan dapat berkurang.

3. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah, Legalitas dan Perizinan

BagiAnak Perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan property, legalitas dan

perizinan merupakan faktor penting. Termasuk dalam risiko peraturan pemerintah, legalitas

dan perizinan diantaranya adalah:

a. HGB

Beberapa proyek Anak Perusahaan berada di atas tanah yang dimiliki berdasarkan

sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Pada awalnya sertifikat HGB akan diberikan

untuk jangka waktu maksimum 30 tahun. Pada saat sertifikat HGB telah habis jangka

waktunya, maka HGB tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan

maksimum 20 tahun dengan melakukan permohonan ulang kepada Pemerintah.

Namun apabila pemerintah tidak menyetujui permohonan perpanjangan HGB tersebut,

maka hak atas tanah tersebut akan hilang. Dengan hilangnya hak atas lahan tersebut

dapat mempengaruhi kinerja keuangan Anak Perusahaan.

b. Perizinan Lingkungan Hidup

Terdapat risiko dimana Anak Perusahaan mungkin tidak memperoleh izin dan/atau

perpanjangan izin terkait lingkungan hidup yang berdampak negatif terhadap kegiatan

usaha. Dampak negatif tersebut adalah tidak dapat dimulainya pembangunan atau

penghentian pembangunan.

4. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga

Saat ini tingkat suku bunga ditetapkan dengan floating rate sehingga berpotensi berubah

setiap saat. Dalam hal ini setiap kenaikan suku bunga memiliki dampak negatif terhadap

Anak Perusahaan. Dampak negatif tersebut berupa penurunan permintaan untuk penjualan

property dengan skema kredit. Kenaikan tingkat suku bunga membuat permintaan terhadap

property menurun.

Beberapa proyek milik Anak Perusahaan yang dibiayai oleh dana yang berasal dari

utang bank yang memiliki beban bunga. Setiap kenaikan tingkat suku bunga, berpotensi

meningkatkan beban bunga dapat mempengaruhi operasional Anak Perusahaan tersebut,

akibatnya laba bersih yang diperoleh Anak Perusahaan akan menurun.

5. Risiko Kendala Pendanaan

Anak Perusahaan dalam menjalankan proyek-proyek pembangunannya membutuhkan

jumlah dana yang cukup besar untuk penyelesaian proyek yang dikerjakan. Selama

proyek Anak Perusahaan sedang dikerjakan, ada kemungkinan kebutuhan dana untuk

menyelesaikan proyek tersebut tidak tersedia pada waktunya. Hal tersebut dapat

menyebabkan terhambatnya bahkan sampai terhentinya proyek tersebut, sehingga dapat

berdampak pada berkurangnya pendapatan Anak Perusahaan.

6. Risiko Keterlambatan Penyelesaian Proyek

Proyek property umumnya merupakan proyek jangka panjang dimulai dari perolehan

lahan, perizinan dan legalitas, persiapan pembangunan (konstruksi), hingga penyelesaian.

Keterlambatan penyelesaian proyek dapat menyebabkan biaya investasi membengkak

dan pada akhirnya dapat menambah jumlah pendanaan yang diperlukan dimana hal

tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga

Tuntutan hukum dapat terjadi sewaktu-waktu baik atas proyek yang telah berdiri dan

beroperasi, maupun atas proyek yang sedang dikembangkan terkait dengan pemilikan dan

status tanah yang menjadi lokasi bangunan proyek didirikan. Tuntutan dari pihak ketiga

dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas dan kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba

bersih, hasil usaha dan prospek usaha Anak Perusahaan.