Sekretaris Perusahaan

SEKRETARIS PERUSAHAAN

 

Perseroan telah mempunyai Sekretaris Perusahaan yang bertugas antara lain menjaga agar

Perseroan selalu mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengungkapan

informasi Perseroan yang bersifat transparan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku

di bidang Pasar Modal serta menjadi penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa

 

Keuangan (OJK) dan masyarakat

 

Adapun tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, yaitu:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di

    bidang Pasar Modal dan memastikan agar Perseroan selalu mematuhi peraturan regulasi

    pasar modal;

2. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal, Dewan Komisaris

    dan Direksi yang berkaitan dengan kondisi Perseroan untuk mendukung pencapaian

    kinerja Perseroan sesuai visi, misi, dan strategi Perseroan;

3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undangundang

    No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;

4. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala

    dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.

5. Memastikan Perseroan untuk selalu mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan

    sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

6. Sebagai penghubung atau liaison officer antara Perseroan dengan OJK, BEI dan

    masyarakat.

7. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, seperti Daftar Pemegang Saham,

    Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

8. Membangun corporate image Perseroan melalui fungsi hubungan masyarakat, hubungan

    media dan hubungan investor.

 

Uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan, yang mencakup antara lain:

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, yaitu:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku

    di bidang Pasar Modal;

2. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan

    dengan kondisi Perseroan;

3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undangundang

    No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;

4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK, BEI dan

    masyarakat.